🦛 Latar Belakang Bpjs Ketenagakerjaan

Sarinah, Juru Bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), yang mewakili serikat buruh Aice, menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran BPJS Ketenagakerjaan Logo - Download Free Vector in .PNG (Portable Network Graphics) Format. 240p, 480p, 720p, 1080p, Full HD+, Transparent Images. 5.3 Faktor-Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan Publik. 1. Kurangnya Sosialisai kepada Masyarakat Sosialisasi merupakan hal yang penting untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara pengurusan atau pembuatan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bidang Bukan Penerima Upah BPU Kantor Cabang Medan dan Kota. Awalnya BPJS Kesehatan adalah ASKES (Asuransi Kesehatan) yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), akan tetapi sejak tanggal 1 Januari 2014 berubah menjadi BPJS Kesehatan berdasar UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dasar atau Landasan Hukum BPJS Kesehatan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berangkat dari latar belakang permasalahan yang diungkapkan dari awal, maka peneliti mengangkat pemikiran diatas kedalam sebuah skripsi yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN” Berdasarkan latar belakang di atas, Penyusun akan menentukan rumusan masalah Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan KCP Pangkep Dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Pensiun”, Hasil penelitian ini mengenai tentang hambatan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan program jaminan pensiun.9 Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai strategi komunikasi BPJS. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dengan terbitnya kedua undang-undang dimaksud, Pemerintah diwajibkan untuk memberikan lima jaminan dasar bagi seluruh masyarakat M. Alfathan Rahman, seorang blogger yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Program Studi Kimia, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Memiliki hobi membaca dan menulis untuk mendapatkan wawasan, karena “Kejayaan Bisa Dimulai Dari Goresan Tinta.” Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan”. .

latar belakang bpjs ketenagakerjaan